Pengaruh Hegemoni dalam Pendidikan

Realita PENDIDIKAN saat ini bukanlah sebuah faktor tunggal yang bebas nilai, Melainkan rangkaian dari lembaga-lembaga sosial lain yang disetir oleh kepentingan tertentu.

Dalam pendapat Freirian, pendidikan adalah alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Akibatnya, rekayasa sejarah, pemutar balikan fakta, pembodohan-pembodohan, dan pemandulan sikap kritis, menjadi hal biasa yang dilakukan oleh penguasa dalam konteks politik pendidikan.

Pendidikan sebagai sebuah institusi sosial, dipakai sebagai alat penetrasi pemikiran, nilai-nilai dan cara berpikir pihak penguasa terhadap rakyatnya. Hal ini dilakukan agar terdapat pengakuan dari rakyat terhadap kekuasaan yang dijalankan tanpa ada protes, sebab pola pikir masyarakat sudah dibentuk sesuai dengan “menu yang menjadi selera" penguasa.

Antonio Gramsci berpendapat bahwa hegemoni merupakan sebuah upaya pihak elite penguasa yang mendominasi untuk menggiring cara berpikir, bersikap, dan menilai masyarakat agar sesuai kehendaknya. Hegemoni berlangsung secara halus, tanpa terasa, tetapi masyarakat dengan sukarela mengikuti/menjalaninya. Dalam dunia pendidikan, hegemoni dilancarkan secara sistematis dan cerdas.

Dilihat dari jenjang pendidikan yang rata-rata ditempuh oleh masyarakat Indonesia, katakanlah 12 tahun (SD-SLTA) atau 17 tahun (jika dihitung masa tempuh rata-rata lulusan S-1), menunjukkan interval waktu jenjang pendidikan yang cukup lama. Dengan waktu yang cukup lama ini, sektor pendidikan menjadi strategis dan sasaran empuk untuk dijadikan ladang indoktrinasi, hegemoni, juga penciptaan kesadaran-kesadaran palsu. Ladang pendidikan ini bertambah subur lagi dengan rezim positivistik dan jargon-jargon yang telah menelusup ke dalam sanubari masyarakat dunia termasuk Indonesia bahwa ilmu itu netral, dunia pendidikan itu netral, tidak terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, bebas kepentingan dan bebas nilai.

Kesadaran ini membawa pengaruh terhadap semakin mudahnya kebijakan-kebijakan penguasa dalam pendidikan disepakati dan mudahnya melakukan intervensi dunia pendidikan karena dianggap tetap steril, aman, nyaman dan menjanjikan.

Mungkin kita masih ingat ketika rezim orde baru masih berkuasa, ada pelembagaan P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). P-4 diberikan kepada semua peserta didik pada setiap jenjang pendidikan, dan juga kepada instansi-instansi lain. Lembaga seperti P-4 inilah yang kemudian melakukan "penertiban" terhadap cara berpikir masyarakat agar "Pancasilais".

Sebuah hal yang wajar, jika masyarakat kita, dulu, memandang aneh dan sinis terhadap orang-orang (aktivis) yang berusaha kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Akibat hegemoni pemerintah, mereka dituding sebagai "pemberontak".

Juga merupakan hal yang wajar, jika banyak masyarakat pendidikan kita yang rajin membuat contekan atau bertanya ke kiri-kanan ketika ujian karena kita memandang nilai di secarik kertas hampir segala-segalanya.

Begitulah hegemoni. Maka, bagi kaum yang menginginkan sebentuk perubahan progresif, harus melakukan counter hegemoni.

Sejatinya, manusia seutuhnya adalah manusia sebagai subjek. Sebaliknya, manusia yang hanya bisa beradaptasi adalah manusia sebagai objek. Adaptasi merupakan bentuk pertahanan diri yang paling rapuh. Seseorang menyesuaikan diri karena ia tidak mampu merubah realitas. (P. Freire)

Bagi Freire, fitrah sejati manusia adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia serta realitas yang menindas atau mungkin menindasnya.

Ancaman hegemoni dalam dunia pendidikan juga datang dari hegemoni neoliberalisme. Neoliberalisme menampilkan wajah hegemoniknya lewat pembangunan image yang dikemas dalam bentuk iklan-iklan, icon (lambang) dan merk serta jargon-jargon.

Kesadaran-kesadaran yang dibiuskan oleh hegemoni neoliberalisme kepada masyarakat, sering tidak disadari. Masyarakat mengikuti saja bahwa yang dikatakan cantik itu adalah sosok perempuan yang berkulit putih, langsing, berambut panjang.

Dalam dunia pendidikan neoliberalisme melancarkan hegemoni dengan melakukan kapitalisasi pendidikan, yaitu pendidikan dijadikan sebagai barang dagangan, tanpa melihat lagi misi mulia pendidikan yang manusiawi. Hasil dari sekian lamanya neoliberalisme menghegemoni dunia pendidikan, dengan gampang ditemukan lewat kesadaran palsu, yaitu pandangan bahwa kesuksesan dan derajat kemuliaan seseoarang diukur dari kuliah, lulus secepatnya dengan nilai tinggi, kerja pada tempat yang paling banyak menghasilkan duit.

hasilnya, masyarakat pun cenderung menilai orang dari mobil yang dipakai, seberapa besar rumahnya, dll. Jiwa dan sikap intelektualitas, suka mengkaji suatu fenomena, memiliki rasa keingintahuan dan naluri penyelidikan yang tinggi, memegang prinsip kebenaran ilmiah dan rasa keadilan, justru merupakan "musuh" bagi neoliberalisme, termasuk Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Mungkin masih terlintas dan sedikit membekas dalam diri kita tentang filosofi pendidikan pembebasan yang sampai saat ini masih merupakan filosofi yang dapat dipakai untuk melakukan counter hegemoni penguasa maupun kaum neoliberalisme. Pendidikan pembebasan yang memandang manusia sebagai manusia, bukan sebagai alat. Pendidikan pembebasan tidak mengasingkan anak didiknya dari realitas lingkungannya.

Lemahnya bangsa Indonesia dalam merumuskan filosofi dan konsep pendidikan serta praktik pendidikan yang amburadul, membuka celah yang sangat lebar kepada hegemoni neoliberalisme. Padahal tidak sedikit orang pintar yang ada di Indonesia, tetapi mereka menggunakan kepintarannya untuk sebuah nilai dan materi dimana m,emandang manusia lain sebagai obyek. Ada apa dengan pendidikan di Indonesia? Ada apa dengan pendidikan di Jawa Timur? Ada apa dengan pendidikan di Jember?