Program Penanggulangan Kemiskinan

            ISU penanggulangan kemiskinan saat ini merupakan issu yang hampir setiap saat disuguhkan kepada kita, apalagi setelah menjadi agenda Nasional  dalam bentuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Issu ini menjadi komoditi yang paling santer ditawarkan kalangan yang mencalonkan diri pada posisi birokrasi dan legislatif, utamanya saat-saat menjelang suksesi, sekalipun itu hanya sekedar retorika kampanye tanpa konsep pelaksanaan yang jelas.

Penanggulangan kemiskinan telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional, tetapi karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, saat ini hasilnya belum optimal. Bahkan yang menghawatirkan dengan banyaknya program penanggulangan kemiskinan, ketika tidak dilaksanakan dengan metode dan mekanisme penanganan yang tepat, justru akan membuahkan hasil yang berbanding terbalik dengan tujuan program tersebut, yakni  masyarakat akan semakin terjebak pada budaya miskin yang selalu mengharapkan bantuan.

Masyarakat mandiri sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah tidak mungkin diwujudkan secara instant, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terencana dan terkoordinasikan dengan baik. Sebab persoalan kemiskinan merupakan persoalan multi dimensi yang mencakup politik, sosial, lingkungan, ekonomi maupun asset. Dalam keseharian dimensi ini dapat dijelaskan dalam berbagai bentuk representasinya.

Dimensi Sosial Politik: mewujud pada tidak dimilikinya wadah kelembagaan masyarakat yang mampuh memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan kaum miskin. Hal ini mengakibatkan mereka tersingkir pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Lebih jauh lagi, segala pekerjaan/usaha yang mereka lakukan tidak punya akses (termasuk informasi) yang memadai keberbagai sumberdaya kunci yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup secara layak.

Dimensi Sosial: muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya masyarakat miskin dalam institusi sosial yang ada. Pun terintegrasikannya budaya kemiskinan yang merusak kualitas dan etos kerja yang mereka jalani.

Dimensi Ekonomi: tampil dalam bentuk rendahnya penghasilan, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak. Dan semuanya berujung pada dimensi asset yang ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin keberbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk asset kualitas sumberdaya manusia, peralatan kerja modal dan sebagainya.

Pendekatan pemberdayaan

Pendekatan program penanggulangan kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan cahrity dalam kenyataanya sering mengalami kondisi yang kurang menguntungkan. Misalnya salah sasaran, melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada (gotong royong, musyawarah, dan keswadayaan). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan prilaku yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama.Pendekatan yang dilakukan selama ini.

Pendekatan kemiskinan seperti di atas telah menyadarkan berbagai pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat yang senantiasa berlandaskan nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, dan pilar pembangunan berkelanjutan.

Perubahan perilaku dan cara pandang masyarakat ini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program yang harus diperhatikan adalah prinsip-prinsip pengelolaan program pembangunan yang berbasis masyarakat, karena filosofi pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

Dengan pendekatan ini masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai obyek program tetapi juga sebagai subyek, melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat. Sehingga setiap kegiatan yang ada di tingkat masyarakat akan direncanakan, dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri dengan harapan upaya penangulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Penanggulangan kemiskinan tanggungjawab siapa?

Berbekal kesadaran bahwa masalah kemiskinan merupakan persoalan multi dimensi dan merupakan persoalan yang harus mendapatkan penanganan secara serius dan menjadi tanggungn jawab kita bersama. Sudah selayaknya semua pihak bahu-membahu untuk mengatasinya dan menuju sinergi berbagai pihak untuk ”bersama membangun kemandirian” dalam menanggulangi kemiskinan.

Bersama membangun kemandirian merupakan icon upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang mengisyaratkan keharusan membangun sinergi  antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli dalam pemberdayaan masyarakat miskin.      Karena permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran masyarakat dan dunia usaha belum optimal. Kerelawanan sosial dan kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu tujuan PNPM adalah meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

Program yang diluncurkan  30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui konsolidasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/kelembagaan.

Melalui Program ini diharapkan terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Berkaitan dengan upaya mendukung kemitraan sinergis sebagaimana dimaksud maka perlu dilakukan upaya-upaya penguatan peran pemerintah  dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat kota/kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan sehingga mampu menyusun strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing.

Melalui kemitraan sinergis ketiga pilar pembangunan lokal (masyarakat, pemerintah, dan kelompok peduli/swasta), diharapkan dapat terbangun proses pelembagaan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha, serta dunia nirlaba lainnya, dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan berbagai program-program serta sumberdaya yang ada yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia nirlaba lainnya.

Kemitraan sinergis ini akan bermakna jika jalinan kerjasama dan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli/swasta tersebut dibangun atas dasar kebutuhan bersama, kepentingan yang sama dan kesetaraan peran dalam melaksanakan kegiatan bersama. Hal ini bisa dimulai dari pembangunan yang direncanakan oleh SKPD yang dipadukan dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrembang supaya menjadi perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan selaras sehingga Musrembang menggambarkan mekanisme dan harmonisasi kegiatan berbagai program. Selamat memulai.